source: Twitter BBC News Indonesia
Pendapatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali jadi bahan perbincangan setelah sejumlah tunjangan pada periode 2024–2029 dilaporkan mengalami kenaikan. Dengan adanya penyesuaian tersebut, total penerimaan anggota DPR disebut bisa melebihi Rp100 juta per bulan.
Kenaikan ini memunculkan banyak perhatian di masyarakat. Nilainya dinilai fantastis jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, termasuk biaya hidup di perkotaan yang tinggi dan kesenjangan pendapatan di kalangan para pekerja.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menjelaskan, beberapa tunjangan memang mengalami penyesuaian. Tunjangan beras, misalnya, yang kini naik menjadi Rp 12 juta per bulan dari sebelumnya Rp10 juta. Selain itu, tunjangan bensin juga turut meningkat hingga Rp7 juta, sementara tunjangan rumah ditetapkan sebesar Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang tidak lagi diberikan.
Adies Kadir menambahkan, meski sejumlah tunjangan naik, gaji pokok anggota DPR tidak berubah sejak 15 tahun terakhir. Besarannya hanya sekitar Rp 6,5 juta per bulan, angka yang menurutnya tidak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta.
Berdasarkan data publik, gaji yang diterima anggota DPR sendiri terdiri dari gaji pokok sekitar Rp4,2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, tunjangan kehormatan Rp5,5 juta, tunjangan fungsi pengawasan Rp3,7 juta, serta berbagai tunjangan lain seperti untuk keluarga, PPh, dan uang sidang. Jika ditotal dengan tunjangan rumah dan tunjangan beras, jumlah penerimaan bisa menembus lebih dari Rp100 juta setiap bulannya.
Kenaikan tersebut memicu reaksi beragam. Sebagian pihak menilai tambahan tunjangan diperlukan untuk mendukung kinerja wakil rakyat, sementara sebagian lainnya mempertanyakan kewajaran nominal tersebut. Terlebih, jika total pendapatan anggota DPR bisa mencapai sekitar Rp 100 juta per bulan, jumlah tersebut dinilai tidak wajar, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.
Ketika masyarakat masih berjuang menghadapi beban ekonomi, legitimasi DPR bisa dipertahankan jika kebijakan internalnya dinilai tidak selaras dengan realitas rakyat. Isu ini menuntut DPR untuk lebih terbuka, menjelaskan dasar kebijakan, sekaligus membuktikan kinerjanya agar benar-benar sebanding dengan pendapatan yang diterima.
Penulis: Najwa Sahitya Zanuba
Kompas.com. (2025, 22 Agustus). Tunjangan beras DPR Rp 12 juta: Jerome Polin, siapa yang ngitung anggarannya? Kompas.com. https://www.kompas.com/hype/read/2025/08/22/092758166/tunjangan-beras-dpr-rp-12-juta-jerome-polin-siapa-yang-ngitung-anggarannya