Muslimah News, INTERNASIONAL — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghentikan bantuan dan mempertimbangkan serangan militer terhadap Nigeria. Tindakan ini menyusul tuduhan Trump bahwa pemerintah Nigeria membiarkan pembunuhan terhadap umat Kristen.
Menyoroti ancaman Trump itu, Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menilai, ada politisasi agama. “Kita harus melihat pola berulang dari negara-negara imperialis Barat, terutama AS, yaitu menggunakan isu kemanusiaan atau agama yang dipolitisasi untuk legitimasi intervensi. Ini yang sesungguhnya terjadi di Nigeria!” ungkapnya kepada MNews, Kamis (20-11-2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam narasi seperti itu, perlindungan terhadap komunitas Kristen dipakai sebagai justifikasi moral untuk campur tangan AS, padahal sebenarnya bermotifkan kepentingan dan keserakahan kapitalisme. ”Retorika seperti ini kalau kita lihat tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk memobilisasi dukungan domestik di AS, terutama dari kelompok atau elektoral Evangelis sehingga ini akan menguntungkan bagi Partai Republik di masa yang akan datang,” imbuhnya.
Menurutnya, klaim genosida Kristen di Nigeria masih diperdebatkan sebab masalah yang terjadi di Nigeria sangat kompleks. ”Ada konflik agraria, ada kriminal bersenjata, ada konflik etnis, ada kelompok milisi lokal, dan sebagainya,” jelasnya.
Menolak Tuduhan
Farid mengatakan bahwa pemerintah Nigeria sendiri dengan tegas menolak tuduhan genosida Kristen. ”Mereka mengatakan tidak ada persekusi sistemis terhadap umat Kristen. Jadi retorika Trump ini menyesatkan. Warga Negeria sendiri melakukan demonstrasi yang cukup keras menolak pernyataan Trump,” tandasnya.
Alasan sebenarnya, kata Farid, ini merupakan campur tangan Amerika di Nigeria untuk kepentingan ekonomi. ”Ini bisa kita lihat karena Nigeria ini adalah negara yang sangat kaya. Nigeria adalah produsen minyak terbesar di Afrika. Bagi AS ini tentu sangat menggiurkan. Kepentingan energi inilah yang menjadi latar belakang kuat campur tangan negara-negara imperialis,” bebernya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi dari proyek-proyek kilang besar yang diinisiasi oleh Dangote Group membuat Nigeria semakin menarik bagi aktor global. Dangote Group adalah konglomerat multinasional terbesar di Afrika Barat. ”Tekanan politik itu biasanya diarahkan untuk memengaruhi rezim kontrak dan akses sumber daya. Jadi ini bagian dari tekanan politik agar Amerika bisa lebih menekan elit-elit politik di sana,” ulasnya.
Di samping itu, kata Farid, tidak menutup kemungkinan kasus ini mencuat juga dilatarbelakangi rivalisasi pengaruh antara Inggris dan AS di Nigeria. ”Afrika dulunya sebagian besar wilayahnya memang dikuasai Inggris,” ucapnya.
Kekuasaan Islam
Farid berkisah, dulu saat Nigeria berada di bawah kekuasaan Islam, komunitas muslim dan Kristen berdampingan dengan damai. ”Dalam wilayah kekuasaan Islam di Afrika Barat, termasuk wilayah Borno dan Sokoto, komunitas nonmuslimnya mendapat perlindungan jiwa, harta, dan kebebasan beribadah,” jelasnya.
Ini, lanjutnya, berdasarkan pandangan para ulama yang memosisikan nonmuslim sebagai ahli zimi. Ahli zimi adalah nonmuslim yang hidup di negara Islam yang mendapatkan perlindungan, serta keamanan, dan berbagai hak hidup karena ketundukannya terhadap negara.
”Ada satu kekuasaan Islam di sana yang disebut Khilafah Sokoto yang mengatur perlindungan nonmuslim secara hukum. Ada yang disebut dengan dokumen Sarakuna. Dalam dokumen itu disebutkan ada larangan menyakiti atau mengusir nonmuslim. Demikian juga gereja dan tempat-tempat ibadah nonmuslim tidak boleh dirusak,” bebernya.
Ia juga menjelaskan, laporan konsul Inggris pada 1840 yang menggambarkan bahwa di bawah Kekhalifahan Sokoto, gereja-gereja milik komunitas Kristen migran dibiarkan berdiri, tidak diintervensi oleh pejabat muslim. ”Demikian juga catatan Claperton dan Denham (penjelajah Inggris) yang mengunjungi Sakoto menyebutkan bahwa agama Kristen di bawah aturan Islam itu tidak disakiti keimanan mereka. Ini menarik!” ujarnya.
Farid lalu menyimpulkan, konflik yang terjadi di Nigeria sekarang tidak bisa dilepaskan dari warisan kolonial ketika Inggris memisahkan Nigeria berdasarkan komunitas agama. “Ada wilayah muslim dan ada wilayah Kristen. Komunitas ini dipisahkan oleh Inggris untuk digunakan ke depan sebagai politik adu domba sebagaimana yang juga digunakan oleh Inggris di Sudan,” terangnya.
Terakhir, ia menandaskan bahwa di bawah kekuasaan Islam komunitas muslim dan nonmuslim hidup berdampingan. ”Orang-orang nonmuslim termasuk orang Kristen dalam pandangan Islam masuk kategori ahli zimi,” pungkasnya. [MNews/IA]