Tulisan Marpaleni, Ma, Ph.D (Statistisi Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan), terbit di Sripo tanggal 26 Maret 2025
Asa Ujang di Tengah Pengangguran Muda Sumsel
Oleh: Marpaleni, MA, Ph.D
Statistisi Ahli Madya di BPS Sumatera Selatan
Matahari belum tinggi ketika Ujang sudah bersiap di kebun kecil keluarganya di pelosok Sumatera Selatan. Sudah tiga tahun berlalu sejak ia lulus dari SMK jurusan teknik mesin di ibu kota kabupaten. Namun, hingga kini pekerjaan impian tak kunjung tiba. Alih-alih bekerja di bengkel atau perusahaan, Ujang lebih sering duduk di warung kopi, membantu ayahnya di kebun, sambil memantau lowongan pekerjaan di gawai yang layarnya retak.
Saban hari, sembari mengumpulkan lateks karet yang menetes lambat, pikirannya melayang pada teman-teman seangkatannya. Beberapa di antara mereka merantau ke Palembang bahkan Jakarta, mencoba peruntungan di kota besar. Sebagian berhasil mendapatkan pekerjaan serabutan; tak sedikit pula yang kembali ke desa dengan tangan hampa. Ujang masih bimbang: tetap bertahan di kampung dengan penghasilan tak menentu, atau pergi mengadu nasib ke kota seperti lainnya.
Realitas Pengangguran di Sumsel
Ujang bukan satu-satunya pemuda yang menghadapi dilema tersebut. Banyak pemuda-pemudi Sumsel mengalami masa transisi sulit setelah lulus sekolah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2024 memang relatif rendah secara agregat, hanya 3,86 persen. Artinya, secara resmi dari setiap 100 angkatan kerja di Sumsel, hanya sekitar 4 orang yang tercatat menganggur. Angka ini lebih baik dibanding rata-rata nasional, dan bahkan menurun dibanding tahun sebelumnya.
Namun, statistik rata-rata itu menyimpan ironi bagi kaum muda. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lulusan SMK seperti Ujang justru mencatat TPT tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain. Pada Agustus 2024, TPT tamatan SMK di Sumsel mencapai 10,53 persen – tertinggi di antara semua tingkat pendidikan – sedangkan TPT terendah terdapat pada pendidikan SD ke bawah, hanya 1,17 persen. Dengan kata lain, lulusan vokasi yang seharusnya “siap kerja” malah paling banyak menganggur). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan peluang kerja yang tersedia.
Di Sumsel, lapangan kerja memang didominasi sektor informal berbasis sumber daya alam. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mencakup sekitar 45,30 persen dari total pekerja. Sektor perdagangan menyusul sekitar 16,88 persen, sementara industri pengolahan hanya sekitar 5,97 persen. Dominannya sektor pertanian dan perdagangan informal membuat banyak pemuda desa terserap dalam pekerjaan berproduktifitas rendah. Tak heran, tingkat pengangguran di perdesaan Sumsel hanya 2,75 persen, jauh di bawah perkotaan yang mencapai 5,70 persen. Di desa, siapa pun yang mampu biasanya akan terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarga, apa pun bentuknya. Ujang, misalnya, meski belum bekerja formal, tidak sepenuhnya menganggur karena masih membantu di kebun orang tuanya. Namun pekerjaan tersebut jelas tidak sesuai kompetensinya dan nyaris tanpa jenjang karier.
Selain itu, porsi pekerja informal di Sumsel sangat tinggi. Hanya 37,66 persen pekerja Sumsel yang berstatus pekerja formal, sedangkan sisanya – sekitar 62,34 persen – bekerja di sektor informal tanpa kepastian upah dan jenjang karier. Setiap tahun, angkatan kerja Sumsel juga terus bertambah sekitar puluhan ribu orang, termasuk lulusan baru yang memasuki pasar kerja. Jika struktur ekonomi dan kapasitas penyerapan kerja tidak berubah, tambahan tenaga kerja muda ini rawan menjadi penganggur terselubung – mereka mungkin terserap secara informal, tetapi tidak optimal memanfaatkan keahlian yang dimiliki.
Mencari Solusi di Lapangan
Di Sumatera Selatan, dominasi sektor pertambangan, industri dan pertanian semestinya menjadi magnet bagi tenaga kerja muda. Namun, data terbaru justru menunjukkan potret yang kontras: tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada lulusan SMK dan pendidikan tinggi. Sebaliknya, pengangguran paling rendah justru terdapat pada mereka belum menamatkan pendidikan dasar.
Kondisi ini mengindikasikan adanya mismatch serius antara keterampilan yang diperoleh di institusi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Bukan tidak mungkin, lulusan diploma di bidang administrasi bisnis akhirnya bekerja sebagai penjaga konter pulsa, atau sarjana teknik komputer justru memilih membantu orang tuanya di sawah. Di sisi lain, industri lokal enggan merekrut karena merasa calon tenaga kerja belum siap pakai. Hal ini menjadi lingkaran setan yang makin pelik karena terbatasnya pelatihan praktis yang kontekstual dengan sektor unggulan daerah.
Maka, solusi mendesak yang perlu ditempuh adalah berfokus pada pendekatan praktikal di lapangan.
Pertama, pelatihan vokasi harus berbasis sektor unggulan. Program pelatihan dan kursus keterampilan pasca-sekolah perlu difokuskan pada sektor-sektor andalan daerah. Di Sumsel, ini berarti bidang perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi), pertambangan (batubara), serta industri rumah tangga seperti pengolahan hasil pertanian dan kerajinan lokal. Pelatihan vokasi yang spesifik dan praktis di sektor-sektor tersebut akan meningkatkan kesiapan kerja pemuda sekaligus menjawab kebutuhan riil pasar lokal.
Kedua, perlu revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). BLK dan pusat pelatihan kerja di Sumsel perlu direvitalisasi agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Fasilitas dan peralatan pelatihan harus diperbarui, instruktur ditingkatkan kapasitasnya, dan kurikulum diselaraskan dengan teknologi serta kebutuhan industri terkini. BLK juga sebaiknya menjangkau wilayah pedesaan, sehingga pemuda desa seperti Ujang dapat memperoleh pelatihan tanpa harus ke kota.
Ketiga, hilirisasi sektor unggulan harus menjadi prioritas dalam menciptakan lapangan kerja baru. Hilirisasi tidak hanya berdampak pada nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka peluang kerja di bidang pengolahan, logistik, pemasaran, hingga riset produk. Di sektor perkebunan misalnya, daripada sekadar mengekspor karet mentah, Sumsel perlu mendorong tumbuhnya industri pengolahan lateks menjadi produk jadi seperti sarung tangan medis, ban, hingga komponen otomotif. Pemuda seperti Ujang dapat dilatih untuk mengisi rantai produksi ini, dari teknisi mesin pabrik hingga quality control. Selain itu, hilirisasi hasil pertanian seperti kopi dan sawit juga bisa membuka peluang kerja di sektor kreatif, pemasaran digital, dan layanan pendukung lainnya.
Keempat, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara dunia pendidikan/pelatihan dengan perusahaan-perusahaan di Sumsel. Perkebunan besar, perusahaan tambang, BUMD, hingga pelaku UMKM lokal bisa diajak berkolaborasi melalui program pemagangan, rekrutmen lokal, atau training berbasis komunitas. Model link and match antara SMK/BLK dengan industri lokal ini akan mengurangi kesenjangan keterampilan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki pada pemuda terhadap pembangunan ekonomi daerahnya.
Kelima, penguatan ekonomi informal yang produktif. Mengingat sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal, solusi pengangguran muda di Sumsel juga harus menyasar pengembangan ekonomi informal. Pemerintah dapat memberikan pendampingan dan akses permodalan bagi wirausaha muda di pedesaan – misalnya petani milenial atau pengrajin lokal – agar usaha mereka lebih produktif dan berkelanjutan. Selain itu, kemudahan akses pemasaran (termasuk pemanfaatan teknologi digital) dan pembentukan kelompok usaha bersama akan membantu usaha mikro di desa naik kelas. Dengan menguatnya sektor informal yang produktif, lapangan kerja baru bagi pemuda dapat tercipta dari akar rumput, bukan hanya menunggu lowongan di sektor formal.
Pada akhirnya, harapan itu masih ada. Ujang dan ribuan pemuda Sumsel lainnya ibarat harimau muda yang siap melompat jika diberi pijakan kokoh. Upaya-upaya di atas, jika dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi pijakan tersebut. Bayangkan jika Ujang bisa ikut kursus mekanik alat berat yang diadakan di BLK terdekat, lalu magang di perusahaan perkebunan atau tambang di kabupatennya. Ia tak perlu lagi gamang meninggalkan kampung halaman, karena peluang kerja menghampirinya di tanah sendiri. Dengan memberdayakan pemuda lokal, Sumatera Selatan bukan saja menekan angka pengangguran, tapi juga memupuk potensi bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi daerah. Pada sosok-sosok seperti Ujang, masa depan Bumi Sriwijaya dipertaruhkan – dan sudah semestinya, diberi kesempatan untuk gemilang.
***