Muslimah News, NASIONAL — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penanganan isu kesehatan masyarakat melalui pendekatan One Health, yaitu sinergi antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan alam.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Ilmiah Tahunan XI dan Musyawarah Kerja Nasional XXI Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro, Semarang, pada Jumat (31/10/2025).
Dalam paparannya, Menko PMK menyoroti tiga isu utama yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan manusia, yakni stunting, tuberkulosis (TB), dan penyakit zoonosis. Ia menegaskan bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak bisa ditangani secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja sama lintas bidang dan berbasis data yang akurat dengan berpijak pada pendekatan One Health.
Ia menilai bahwa pendekatan ini menegaskan peran sentral para ahli kesehatan masyarakat yang memiliki pandangan luas, tidak semata-mata klinis atau medis, tetapi juga mencakup aspek sosial, perilaku manusia, gaya hidup, hingga aspek lingkungan. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan menghapus ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan nasional.
Gagal
Hanya saja, menurut pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti, di tengah tata kelola kapitalisme, kebijakan One Health telah gagal menuntaskan persoalan kesehatan.
“Seruan penerapan kebijakan One Health seolah menjadi harapan solusi tuntas persoalan kesehatan. Padahal, kebijakan ini bukanlah kebijakan baru, tetapi hingga saat ini, masih dijumpai berbagai persoalan kesehatan ‘klasik’, seperti stunting, TBC, dan penyakit zoonosis,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (15-11-2025).
Bahkan tidak hanya itu, ujarnya, dunia terus dibebani dengan berbagai macam penyakit tidak menular dengan angka kesakitan yang makin tinggi. “Lingkungan yang makin buruk dan rusaknya gaya hidup memberikan andil besar terhadap berbagai problem kesehatan tersebut,” imbuhnya.
Ia menilai, kebijakan One Health yang memperhatikan sinergi antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan alam tidak mampu memutus mata rantai penyakit. “Pasalnya, ketika kehidupan masih dalam naungan sistem kapitalisme, paradigma yang diusung adalah menjadikan kesehatan sebagai komoditas. Tujuannya keuntungan yang berlipat dan hanya demi menjaga kestabilan ekonomi,“ kritiknya.
Arum memandang, situasi makin rumit karena negara hanya berperan sebagai regulator sehingga memudahkan para kapital mengembangkan bisnis kesehatan. “Akibatnya, rakyat miskin tidak mendapatkan akses layanan kesehatan,“ tuturnya.
Selain itu, ulasnya, penanganan persoalan dalam sistem kapitalisme cenderung bersifat sektoral, abai terhadap faktor lain. Hal ini, katanya, karena sistem kapitalisme meniscayakan individualisme dan persaingan antar sektor. “Konsekuensinya, masing-masing sektor berkompetisi demi meraih keuntungan masing-masing. Ego sektoral justru makin kuat karena pengelolaan anggaran juga sektoral. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektoral dalam sistem hari ini hanya ilusi,“ nilainya.
Sementara itu, paparnya, peradaban kapitalisme mengakibatkan buruknya berbagai faktor determinan sosial kesehatan. “Pembangunan makin merusak lingkungan dan meminggirkan rakyat miskin, kebebasan perilaku beresiko merusak hidup manusia dan menimbulkan tekanan mental, dan lain-lain. Semua kondisi ini makin memudahkan munculnya problem kesehatan. Dengan demikian, dalam naungan sistem kapitalisme, One Health tidak mungkin menyelesaikan persoalan kesehatan,“ tegasnya.
Sistem Kondusif
Untuk itu, Arum menerangkan, butuh sistem kondusif untuk membangun kebijakan yang menyinergikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan alam, yakni sistem Islam. “Sistem Islam menjadikan kesehatan sebagai hak dasar setiap rakyat, tanpa kecuali, dan mewajibkan negara untuk memenuhinya. Negara pun berupaya maksimal mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi,“ ungkapnya.
Negara dalam Islam, yaitu Khilafah, lanjutnya, memiliki karakter sebagai raa’in (pelayan) sehingga meniscayakan negara amanah mengurus rakyatnya. “Negara bertanggungj awab menyediakan dana untuk layanan kesehatan, sekaligus menciptakan iklim kondusif untuk tercapainya derajat kesehatan yang tinggi. Pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan manusia dan keseimbangan alam, juga aspek keberlanjutan. Negara akan mewujudkan pola hidup sehat sesuai tuntunan Islam,“ urainya.
Khilafah, ujarnya, akan mengerahkan para pakar berbagai bidang untuk menyelesaikan persoalan apa pun secara mendasar dan komprehensif. Apalagi, sambungnya, selain memperhatikan faktor klinis, Khilafah akan mewujudkan faktor nonklinis, yaitu berbagai faktor determinan sosial kesehatan yang mendukung terwujudnya kesehatan rakyat secara optimal.
Hal ini mudah bagi Khilafah, jelasnya, karena Islam memberi amanah kepada Khalifah untuk mengurus rakyatnya dengan baik dan pengurusan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt.. “Ini sesuai sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari, ‘Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.’, “ kutipnya.
Bahkan, Arum mengatakan, Islam juga mewajibkan khalifah untuk berbuat baik kepada rakyatnya dan memudahkan urusan rakyatnya, terlebih dalam aspek kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar setiap individu rakyat.
“Ini karena Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh, mengajarkan pemecahan solusi juga secara sistemis. Model pengurusan dalam Khilafah yang sentralistik memungkinkan khalifah menetapkan kebijakan yang komprehensif, penentuan anggaran sesuai dengan kebutuhan real time, dan koordinasi yang cepat sehingga persoalan dapat segera diselesaikan,“ urainya.
Dengan konsep ihsan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, tambahnya, manajemen urusan dilaksanakan mengikuti tiga prinsip, yaitu kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalisme SDM.
Peradaban Islam
Arum menyampaikan, sejarah panjang peradaban Islam telah merekam jejak luar biasa kebijakan Islam. “Salah satunya adalah pembangunan Kota Bagdad dan Cordoba dengan sistem sanitasi dan limbah yang canggih. Juga keberadaan bimaristan atau rumah sakit yang mudah dijangkau dengan pelayanan gratis tanpa diskriminasi. Bahkan, ada bimaristan keliling dengan fasilitas lengkap hingga ke pelosok negeri sehingga memudahkan rakyat mengakses layanan kesehatan,” paparnya.
Ditambah lagi, sebutnya, terdapat kadi hisbah yang menjaga kebersihan makanan dan air. “Ini juga mengambarkan perhatian Khilafah yang menyeluruh atas upaya mewujudkan kesehatan yang optimal,” tegasnya.
Dari penggambaran tersebut, Arum menyimpulkan, penerapan sistem kesehatan Islam akan mampu mewujudkan dunia sehat yang menyeluruh secara nyata. “Inilah yang wajib kita perjuangkan agar segera terwujud nyata,“ tandasnya. [MNews/RA]