Muslimah News, FOKUS — Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan isu kesehatan masyarakat melalui pendekatan One Health. Pendekatan ini merujuk pada sinergi antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan alam. Ada tiga isu utama yang menjadi tantangan serius dalam pembangunan manusia, yakni stunting, tuberkulosis (TB), dan penyakit zoonosis.
Menko PMK menekankan agar seluruh upaya kesehatan masyarakat berpijak pada pendekatan One Health. Ia menilai bahwa pendekatan ini menegaskan peran sentral para ahli kesehatan masyarakat yang memiliki pandangan luas, tidak semata-mata klinis atau medis, tapi juga mencakup aspek sosial, perilaku manusia, gaya hidup, hingga aspek lingkungan. Ia juga mengajak untuk memperkuat koordinasi dan menghapus ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan nasional. Semua itu membutuhkan adanya integrasi data dan koordinasi yang intensif agar kebijakan dan intervensinya lebih presisi.
Konsep One Health
One Health adalah pendekatan kolaboratif, multisektoral, dan transdisipliner yang bekerja di tingkat lokal, regional, nasional, dan global dengan tujuan mencapai hasil kesehatan optimal dengan memperhatikan keterkaitan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan bersama. Konsep ini pertama kali diusulkan di AS pada 2017 untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan. Konsep ini menggariskan pentingnya kolaborasi dan kerja sama berbagai sektor.
Kajian ini berpijak pada realitas bahwa populasi manusia terus bertambah dan meluas ke wilayah geografis yang baru. Akibatnya, semakin banyak orang yang hidup berdekatan dengan hewan liar dan domestik, baik ternak maupun hewan peliharaan. Kontak erat dengan hewan dan lingkungannya membuka lebih banyak peluang bagi penyakit untuk menular antara hewan dan manusia.
Di sisi lain, bumi yang manusia huni mengalami perubahan iklim, serta eksplorasi dan eksploitasi lahan seperti penggundulan hutan dan praktik pertanian intensif. Gangguan pada lingkungan dan habitat dapat membuka peluang baru bagi penyakit untuk menular ke hewan. Sementara itu, pergerakan manusia, hewan, dan produk hewani telah meningkat sebagai dampak perjalanan dan perdagangan internasional. Akibatnya, penyakit dapat menyebar dengan cepat lintas batas, menyebar ke seluruh dunia.
One Health semakin diakui di AS dan dunia sebagai cara yang efektif untuk memerangi masalah kesehatan di persimpangan antara manusia, hewan, dan lingkungan, termasuk penyakit zoonosis. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menggunakan pendekatan One Health dengan melibatkan para ahli di bidang kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan disiplin serta sektor terkait lainnya dalam memantau dan mengendalikan ancaman kesehatan masyarakat serta mempelajari bagaimana penyakit menyebar di antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
Problem Teknis hingga Sistemis
Intervensi kesehatan masyarakat yang sukses sejatinya membutuhkan kerja sama dari mitra kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Para profesional di bidang kesehatan manusia seperti dokter, perawat, praktisi kesehatan masyarakat, epidemiolog, serta kesehatan hewan yakni dokter hewan, para profesional, dll. juga bidang lingkungan yang melibatkan ahli ekologi, pakar satwa liar, dan bidang keahlian lainnya perlu berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengoordinasikan berbagai kegiatan.
Untuk menjalankan intervensi ini, juga melibatkan para pemangku kepentingan lain yang relevan dalam pendekatan One Health yang mencakup penegak hukum, pembuat kebijakan, pertanian, masyarakat, bahkan pemilik hewan peliharaan.
Hanya saja, konsep ini justru menghadapi masalah lain yang justru mengembangkan spesialisasi dalam rangka efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja. Spesialisasi kebidangan ini cenderung menciptakan sekat-sekat antardisiplin ilmu. Spesifikasi ini terlihat dari tataran kebijakan, profesionalisme, hingga realitas di lapangan.
Di sisi lain, kerangka kerja ini merupakan hasil dari sistem pendidikan yang cenderung dikotomis yang menciptakan kemampuan memandang masalah yang tidak holistik. Padahal, kerja sama lintas sektoral akan terwujud ketika cara pandang terhadap masalah kesehatan masyarakat sama dan spirit untuk menyelesaikannya pun sama, yakni spirit pelayanan kesehatan.
Membangun Pandangan yang Holistik
Masalah kesehatan masyarakat sesungguhnya beririsan dengan masalah lainnya seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dsb. Tenaga kesehatan harus mampu melihat bahwa hari ini dunia didera berbagai masalah kompleks. Melihat fenomena eksploitasi lingkungan, misalnya, perusahaan-perusahaan multinasional yang menggurita hingga ke pelosok negara-negara berkembang telah melalukan eksploitasi semata-mata untuk meraup keuntungan.
Mereka memiliki ladang usaha bervariasi dari bidang-bidang privat hingga publik. Kekayaan sebuah perusahaan multinasional berpeluang melebihi kekayaan suatu negara berkembang, sehingga membuat mereka mudah untuk membangun jejaring, bahkan memengaruhi kebijakan satu negara.
Korporasi global termasuk negara korporatokrasi bukan hanya mengekspor produk bisnis, mereka juga turut mengekspor polusi perusahaan mereka ke luar negeri. Mereka menyasar negara-negara berkembang, mengeksploitasi kekayaannya, menguasai SDA-nya, hingga leluasa merusak lingkungan secara masif.
Ini di satu aspek dan belum berbicara perihal aspek ekonomi yang melegalisasi penguasa untuk mengeluarkan banyak kebijakan yang pro kapital. Ini membuat mereka makin berani mengobok-obok lingkungan, meski berdalih telah mengantongi legalitas AMDAL. Tenaga kesehatan juga seharusnya mampu berpikir holistik, bukan semata-mata menjadi pembersih dosa para kapitalis yang telah memunculkan banyak problem kesehatan masyarakat.
Kesehatan dalam Bingkai Kapitalistis
Problem kesehatan masyarakat sesungguhnya tidak lepas dari sistem sekuler kapitalisme yang bercokol hari ini. Pemikiran ini memengaruhi hidup dan arah pandang siapa pun dalam memandang masalah, termasuk tenaga dan profesional kesehatan. Sekularisme menempatkan standar materi dan kaidah perbuatan pada batas “ada dan tidaknya manfaat”.
Pada akhirnya, semua asas kehidupan adalah demi meraih keuntungan. Tenaga kesehatan pun kerap terjebak dalam lingkaran paradigma sistemis dalam menyelesaikan problem kesehatan masyarakat. Meski tentu tidak dimungkiri bahwa moralitas dan upaya menjunjung tinggi sumpah profesi sebagai pengabdi masyarakat adalah amanah.
Sayang, sistem hari ini kerap menciptakan kondisi yang membajak amanah dalam sudut pandang materi. Dalam masalah kesehatan lingkungan, misalnya, tidak sedikit kasus yang menyuguhkan fakta adanya kongkalikong penguasa yang mengeluarkan izin AMDAL, padahal maksudnya untuk mempermudah para kapitalis untuk mengeksploitasi lingkungan. Hutan yang seharusnya menjadi habitat hewan dieksploitasi sedemikian rupa sehingga mengurangi persentase tutupan pohon kian menipis.
Pembangunan yang masif di wilayah perkotaan pun telah mendorong manusia untuk bermigrasi ke wilayah-wilayah pinggiran. Para pebisnis properti tentu melihat hal ini sebagai ladang bisnis yang menggiurkan. Mereka mengeksekusi sejumlah lahan hingga hutan yang sebelumnya ada di tepian wilayah pemukiman beralih fungsi.
Ketika habitat alami terganggu, hewan yang sebelumnya hidup di alam sering kali dipaksa lebih dekat ke pemukiman manusia untuk mencari makan. Kontak yang lebih sering ini meningkatkan risiko penularan patogen (virus, bakteri, parasit) dari hewan kepada manusia, yang dikenal sebagai penyakit zoonosis. Sebut saja DBD, malaria, leptospirosis, dan penyakit yang ditularkan oleh hewan pengerat. Perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perumahan juga membawa konsekuensi ekologis dan berdampak pada kesehatan manusia yang signifikan.
Alhasil, masalah kesehatan masyarakat sulit terselesaikan. Sebaliknya, eksploitasi lingkungan kian tidak terkendali dan upaya preventif seakan menemui jalan buntu, sementara segelintir orang mendapatkan untung. Oleh karena itu, cita-cita mewujudkan layanan kesehatan masyarakat yang holistik melalui konsep One Health sesungguhnya membutuhkan paradigma khas dan sistem pemerintah yang bersih dan tidak memihak pada kepentingan segelintir orang.
Membenahi Paradigma Kesehatan
Konsep dasar kesehatan pada dasarnya bersifat universal. Hanya saja, konsep ideal yang hadir dari gagasan para ahli kerap tersandung sistem sehingga kebijakannya justru menyalahi konsep. Saat manusia menjadikan materi sebagai spirit dalam melayani masyarakat, gagasan-gagasan dengan basis ilmu yang mumpuni kerap tidak berdampak saat eksekusi.
Oleh karena itu, membenahi aspek paradigma dalam mengurai problem kesehatan masyarakat merupakan perkara yang penting untuk diperhatikan. Nilai moralitas yang melekat dalam janji profesi akan mendapatkan spirit yang tepat ketika manusia merangkai perbuatannya dengan dimensi akhirat. Juga menjalankan profesi dengan asas tanggung jawab keilmuan dan meniatkan perbuatan semata-mata karena Allah.
Dalam sistem sekuler, anjuran moralitas mungkin terdengar sumbang. Di dunia kerja yang kebijakannya banyak dikendalikan sistem pun membuat para pelayan publik memisahkan dimensi ukhrawi dalam melaksanakan tanggung jawab.
Sebaliknya, Islam menempatkan spirit pelayanan pada masyarakat dengan basis keimanan yang kuat. Kekhalifahan Islam mengadopsi prinsip ri’ayatus syu’unil ummah (mengurus urusan masyarakat) sebagai spirit dalam mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat. Spirit ini telah mendorong siapapun yang diberi tugas dalam memberikan layanan publik untuk memandang masalah masyarakat—termasuk aspek kesehatan—secara holistik.
Kekhalifahan juga memberikan pemimpin (al-amîr) atau komandan (al-qâ’id) wewenang untuk mengomandoi seluruh departemen di bawah departemen maslahiyah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara serentak dan lintas sektoral. Keberadaan departemen maslahiyah ini memungkinkan komunikasi antara satu departemen dengan departemen lainnya dengan cepat dan terstruktur. Artinya, komunikasi lintas sektoral bukan perkara sulit. Menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat yang melibatkan sesama profesional kesehatan tentu menjadi lebih mudah.
Sektor kesehatan sendiri melibatkan sektor lain seperti ekonomi, pertanian dan pengelolaan lahan, sistem lingkungan, sistem pendidikan hingga sistem peradilan. Kebijakan kesehatan terkait zoonosis misalnya, hanya efektif jika didukung kebijakan tata guna lahan yang tidak membuka ruang eksploitasi korporasi.
Pencegahan penyakit akibat eksploitasi lingkungan pun membutuhkan sistem ekonomi yang melarang praktik kapitalistik yang merusak lingkungan. Ini termasuk pengawasan rantai pangan dan hewan yang membutuhkan sistem peradilan yang kuat untuk menghukum pelanggaran tanpa kompromi. Negara tidak akan membuka peluang bagi individu mana pun untuk melakukan eksploitasi yang dapat merusak stabilitas ekosistem antara sesama makhluk hidup.
Allah Swt. berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Ruum [30]: 41).
Dengan demikian konsep harmonisasi manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat justru ideal jika dijalankan sesuai landasan Islam. Hubungan antara masyarakat, para pelayan publik, dan pemimpin yang siaga dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat adalah kunci terealisasinya kesehatan masyarakat yang holistik. Oleh karena itu, sistem kesehatan yang berjalan saat ini membutuhkan peninjauan sistemis, agar cita-cita mewujudkan kesehatan masyarakat terealisasi secara ideal, bukan sebatas konsep. Wallahualam bissawwab. [MNews/JM-NA]