
Sumber : BNPP RI
Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) merupakan forum kerja sama bilateral yang telah berjalan sejak 1985 dan menjadi wadah strategis bagi Indonesia – Malaysia untuk memperkuat hubungan sosial, ekonomi, serta pembangunan di kawasan perbatasan. Melalui forum ini, kedua negara berupaya menjadikan perbatasan bukan hanya sekedar garis pemisah, melainkan jembatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen BNPP dalam Memperkuat Kerja Sama Bilateral
Dalam upaya peningkatan kerja sama bilateral, BNPP terus menunjukan komitmenya dengan memperkuat sinergi lintas negara. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif pada Persidangan ke-18 Sekretariat Bersama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek-Malindo) yang berlangsung di Pulau Penang, Malaysia pada 20-23 Juli 2025. Forum ini menjadi wadah penting dalam pembahasan isu-isu strategis di kawasan perbatasan, baik dari segi sosial budaya, ekonomi, maupun keamanan. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kedua negara.
Isu Kemanusiaan dan SOP pemulangan Jenazah
Salah satu isu kemanusiaan yang mendapat perhatian khusus adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemulangan jenazah antar wilayah perbatasan. Draf awal sudah disusun oleh pihak Indonesia, dan akan dibahas lebih lanjut di tingkat daerah sebelum di sahkan di forum nasional. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan berjalan tertib dan tetap menghormati aturan kedua negara.
Penguatan Hubungan Kerja Sama di Berbagai Sektor
Dalam bidang ekonomi, forum Sosek Malindo juga menjadi wadah untuk memperkuat konektivitas. Indonesia menginformasikan bahwa Bandara Pontianak dan Pekanbaru telah kembali menyandang status bandara internasional sesuai regulasi terbaru, serta rencana Roll-On-Roll-Off (RoRo) Dumai-Melaka dan Batam-Johor. Indonesia saat ini tengah menyusun regulasi transportasi darat yang mendukung operasionalisasi jalur laut dengan harapan dapat mendorong kelancaran mobilitas dan masyarakat.
Selain itu, kerja sama pariwisata dan kesehatan juga diperkuat melalui platform Jiran Istimewa (JIWA) dan penjajakan wisata medis. BNPP RI menegaskan seluruh kesepakatan ini harus segera diimplementasikan agar kawasan perbatasan berkembang menjadi wilayah yang aman, produktif, dan sejahtera.
Isu lingkungan juga menjadi perhatian, khususnya penanganan banjir Sungai Sembakung di Kalimantan Utara melalui usulan pembentukan teknis bersama Sabah. Sementara itu, pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kalimantan Barat ditargetkan rampung akhir tahun 2025 untuk memperlancar mobilitas sekaligus membuka potensi wisata lintas batas.
Aspek Hukum dan Perjanjian Lintas Batas Negara
Forum turut menyoroti aspek hukum melalui Border Crossing Agreement (BCA) 2023 yang masih dalam proses ratifikasi. Selain itu, pembahasan penetapan pintu masuk Serudong–Sei Manggaris dan penjajakan lintas batas Sei Kelik akan ditindaklanjuti lewat forum Joint Technical Committee (JTC).
Harapan dari Kerja Sama Bilateral
BNPP menilai kerja sama bilateral di kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut kepentingan antarnegara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, BNPP mendorong agar setiap kesepakatan yang dihasilkan ditindaklanjuti dengan kerja teknis yang diperhitungkan dengan matang. Langkah dini diharapkan mampu memperlancar aktivitas lintas batas serta membuka peluang ekonomi baru bagi daerah perbatasan.
Penulis : Jihan Najma Adilla (Kolaborator)
Sumber :
https://www.gebrak.id/2025/07/persidangan-ke-18-sekber-sosek-malindo.html
